|
RI Government and Parliament have encouraged / motivated to smart people without knowing discrimination, so that education for the whole society in general and the working people (employees) during his entire life.
Support the Government of Indonesia and the House of Representatives has been stipulated in the Act No.20 of Indonesia on National Education System (Law on National Education System), especially for the workers. As in Section 4, paragraph 2, which states that "Education is organized as a single unit with an open system and the systemic many meaning.
In explanation of the National Education Act states that "Open system of education is organized education with the flexibility of choice and the completion of cross-unit programs and educational pathways (multi-entry multi-exit system). Learners can learn by working, or take educational programs on the different types and pathways in an integrated education, .... and so on.
So that the model of higher education through Special Class is the right solution of the PTS / PTN is organized, Constitution in accordance with the mandate of Article 31, paragraph 45 (1) that "Every citizen is entitled to education".
Special Class have the same quality with regular class. Because all the rights of students are met according to the norms of higher education (college campus, study load, and during the credits of the same as regular, etc.).
Here is given a legal basis related to the EMPLOYEE RIGHTS as an Indonesian citizen to receive education.
1945 Constitution (UUD 1945) (click to download = 52 kb)
| Pasal 31 ayat (1) |
Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. |
| Pasal 31 ayat (3) |
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan ... dst-nya ... Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. |
Law of National Education System (Undang-Undang Sisdiknas) (click to download = 54 kb)
| Menimbang : c. |
Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. |
| Pasal 1 ayat 4 |
Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. |
| Pasal 4 ayat (1) |
Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. |
| Pasal 4 ayat (2) |
Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. |
| Pasal 5 ayat (5) |
Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. |
| Pasal 19 ayat (2) |
Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. |
| Pasal 36 ayat (3) |
Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan
a. ... dst-nya;
f. tuntutan dunia kerja;
g. ... dst-nya. |
| Pasal 50 ayat (7) |
Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. |
Penjelasan UU Sisdiknas
|
| I. Umum |
Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi :
1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. dst-nya |
| Pasal 4 ayat (2) |
Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses ... dst-nya. |
|
|
|
| |
